Sembilu News

Ini Jawaban Camat Depati Tujuh , Terkait Kisruh BPD Desa Ladeh

Kerinci-Sembilunews.com. Terkait kisruhnya persoalan pemilihan BPD Desa Ladeh Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci yang membuat warga Desa Ladeh menyurati pihak Kecamatan atas keberatannya terhadap BPD terpilih yang disertai dengan surat gugatan yang ditanda tangani oleh 61 orang masyarakat Ladeh.

Camat Depati Tujuh Awang Syujady, S.Ag. MH menjelaskan terkait pemberitaan media Sembilunews sebelum ini mengenai surat gugatan warga ladeh ada 5 poin tuntutan, soal money politik dan panitia pemilihan BPD bekerja dirumah calon BPD dari pihak penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti, selanjutnya tentang keterwakilan wilayah sesuai dengan Permendagri no 110 pasal 5, dan itu sudah terwakili menurut camat, karena ada wakil dari dusun baru 3 orang dan dusun lama 2 orang termasuk ada wakil dari perempuan.” Ujarnya.

Kalau soal 1 orang memilih atau menggunakan hak suaranya sampai 5 kali itu kesepakatan antara panitia pemilihan BPD dan 10 orang calon anggota BPD. Dan itu bukan perintah dari pihak kecamatan.

Terkait hal itu wartawan Sembilunews menanyakan kepada Camat Depati Tujuh apakah sah dalam demokrasi Indonesia 1 orang menggunakan hak suaranya sampai 5 kali, dengan lantang dan tegas Camat menjawab tidak sah, begitu juga apakah hal ini termasuk cacat hukum atau tidak, dan Camat menjawab betul cacat hukum, sebab dalam demokrasi Indonesia 1 orang hanya bisa menggunakan hak suaranya 1 kali menurut Camat Depati Tujuh.

Untuk lebih jelas dan lebih baik, Camat Depati Tujuh mengarahkan awak media Sembilunews agar konfirmasi langsung ke panitia pemilihan BPD Desa Ladeh, jangan saya yang dikambing hitamkan dalam hal ini.

Kami dari pihak kecamatan hanya meneruskan dan melanjutkan surat atau hasil yang diajukan panitia pemilihan BPD ketingkat yang lebih tinggi dalam hal untuk penerbitan SK.” Terangnya.

Warga Desa Ladeh BG (inisial) mengatakan jika 1 orang menggunakan hak suaranya sampai 5 kali meskipun sudah ada kesepakatan, dia akan lebur dengan sendirinya dikalahkan oleh peraturan dan perundangan- undangan yang berlaku, tapi sangat disayangkan apakah pihak panitia dan calon anggota BPD Ladeh bisa membuktikan atau menunjukan surat kesepakatan tersebut, jangan kesepakatan hanya katanya saja, yang jelas dimata hukum tidak sah menurutnya.

Begitu juga dengan keterwakilan wilayah, harus ada bukti musyawarah ditingkat dusun, ada berita acaranya. Mengingat hal ini sudah menjadi polemik di Desa Ladeh sehingga pihak panitia menyeting semuanya, karena dusun hanya ada dua tentunya dari 10 calon BPD sudah jelas cukup untuk keterwakilannya, tapi yang disayangkan tidak mengikuti prosedur atau proses awal yang sesuai dengan aturan yang ada.” Terangnya.

Masyarakat Ladeh sangat mensupport dan mendukung penuh Camat Depati Tujuh untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik baiknya, dan masyarakat tidak pernah sedikitpun menyalahkan Camat tentang hal ini cuma harapan masyarakat kepada Camat sebelum permasalahan ini selesai sebaiknya jangan ditindak lanjuti dulu, apalagi pihak kecamatan sudah berjanji akan melakukan mediasi antara penggugat dengan panitia pemilihan BPD Desa Ladeh untuk menyelesaikan persoalan ini (AL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap