Sembilu News

MUNARDIN MANTAN Pjs. KADES KOTO PADANG DIDUGA GELAPKAN DANA DESA

Sungai Penuh. Kegiatan Pembangunan Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun 2017 dari sumber Dana Desa, seperti Jalan Setapak dan Paud yang rencana lokasi pembangunannya dibelakang SD Negeri 063/XI sedangkan rencana pembangunan jalan setapak disamping Masjid Desa Koto Padang yang besaran anggarannya ratusan juta rupiah diduga kuat tidak dilaksanakan oleh Pjs. Kades Munardin.

Rencana lokasi pembangunan gedung PAUD

Saat ingin dikonfirmasi Media SembiluNews mengenai permasalahan tersebut (5/8) Munardin mantan PJS Kades Koto Padang tahun 2017 yang merupakan ASN di Kantor Camat Tanah Kampung tidak berada ditempat, dan kami mencoba konfirmasi via HP dan dalam pembicaraan via HP tersebut Munardin menjawab dengan singkat dengan mengatakan ’’ itu urusan Sekdes dan Bendahara saya, karena rancangan serta dana sebanyak tiga ratus juta lebih, termasuk dana provinsi enam puluh juta telah saya serahkan semuanya pada Sekdes dan Bendahara” dan langsung mengakhiri percakapan singkat tersebut.

Sedangkan Azidan Rassul selaku Camat Tanah Kampung ketika dikonfirmasi di hari yang sama mengatakan “itu bukanlah wewenang saya, silakan konfirmasi ke Inspektorat Kota Sungai Penuh,’’ itu idak urusan aku selaku camat, kalau memang pembangunan itu tidak dilaksanakan tolong uang sisa Anggaran Negara di kembalikan pada Kas Desa’’ ujarnya singkat.

Yang menjadi tidak kalah menarik dalam Dugaan Penyimpangan atau Korupsi Dana Desa oleh Oknum Pjs. Kades Koto Padang 2017 Munardin adalah tidak ada temuan saat di Audit oleh pihak Inspektorat Kota Sungai Penuh sehingga menimbulkan kecurigaan tersendiri.

Mencermati persoalan tersebut, semestinya masyarakat Desa Koto Padang, saat ini sudah bisa menikmati hasil Pembangunan yang anggarannya berjumlah ratusan ratusan juta tersebut jikalau semua yang direncanakan berjalan mulus, namun akibat dari ulah oknum Pjs. Kades yang dinilai tidak becus menjalankan tugas maka masyarakat setempatlah yang sangat dirugikan sehingga oknum Pjs. Kades tersebut sudah selayaknya menerima ganjaran akibat perbuatannya berupa proses hukum yang seadilnya kerena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat dan keuangan negara, dan diharapkan menjadi efek jera agar pelaksanaan dana desa berikutnya bisa lebih Efektif dan bermanfaat.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya di rahasiakan mengatakan “pada tahun 2017 lalu memang ada rancangan proyek jalan setapak dan gedung PAUD dengan dana ratusan juta rupiah, namun entah mengapa sampai saat ini tidak ada kejelasannya, padahal kami masyarakat sangat membutuhkannya” (Uje)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap