ADA APA? ANGGOTA POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA UKPBJ KAB. KERINCI MUNDUR.

Kerinci-Sembilu News. Adanya isu pengunduran diri salah seorang anggota Pokja ULP Kab. Kerinci Almi Yandri, S.Pi, M.Si yang juga sebagai Kasubbag Perekonomian Setda Kerinci menimbulkan pertanyaan di kalangan kontraktor.

Almi mengundurkan diri berdasarkan surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kab. Kerinci tanggal 13 Agustus 2019.

Pengunduran Almi tersebut disaat masih berlangsungnya proses pelelangan atau tender. Sebagai pusat dari kegiatan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, ULP dan pokja memiliki tanggungjawab yang beresiko berat apabila tidak mampu menunjukkan sistim kerja yang profesional tanpa adanya beban dan intimidasi dari orang orang yang mengutamakan ego, tanpa memikirkan keadilan dan kesamaan hak para pengusaha kecil maupun besar.

ULP untuk tahap sekarang ini berbeda dari tahun sebelumnya, ULP tidak ada lagi bantuan dari pokja dari SKPD masing-masing, sehingga beban kerja tambah berat. Pengalaman selama ini dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sudah menjadi rahasia umum, penuh dengan teori dan trik-trik untuk memenuhi kepentingan golongan dan orang-orang tertentu.

Dalam proses pelelangan sering sekali menimbulkan pertanyaan dan polemik dikalangan penyedia jasa maupun masyarakat, seperti proses tender yang beroreantasi secara transparan, membantu pengusaha lemah dalam persaingan usaha untuk memperoleh paket pekerjaan di instansi pemerintah.

Adanya dugaan proses pelelangan yang tidak profesional, sering muncul dari keluhan dan anggapan selama ini, pokja ULP hanya sebagai boneka semata untuk memenuhi kepentingan golongan dan orang-orang tertentu. Adanya keluhan dari penyedia jasa sistim menghambat penyedia jasa lainnya untuk ikut sebagai peserta dengan mempersyaratkan persyaratan yang susah dipenuhi kecuali penyedia jasa yang telah disiapkan seperti persyaratan tenaga ahli terlalu banyak, padahal dalam pelaksanaan fisiknya tenaga ahli tersebut tidak ada sama sekali dilapangan sehingga terkesan menimbulkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Keluhan lainnya juga timbul dari penyedia jasa disaat pembuktian kualifikasi. Sering pertanyaan yang muncul dari peserta tidak diundang dalam proses pembuktian kualifikasi, sedangkan semua peserta memiliki keinginan untuk diundang sebagai peserta pembuktian kualifikasi, kenapa penyedia jasa ini diundang dan yang lainnya tidak diundang, walaupun proses pelelangan terkesan transparan, namun para penyedia jasa yang menjadi peserta tender tidak memiliki akses dan kesempatan untuk mencari bukti tentang kebenaran sebenarnya dari semua peserta.

Mundurnya Almi ditengah proses pengadaan masih berlangsung, dengan alasan pertimbangan sebagai Kasubbag Perekonomian saat ini, memang menjadi pertanyaan ada apa dan kenapa? Apa karena tidak sanggup menerima tekanan dari seseorang atau golongan? Rumput bergoyang mungkin yang bisa menjawabnya. Sampai berita ini di publis, Almi beluim berhasil dimintai penjelasannya. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *