Sembilu News

Pemohon Pra Peradilan Ratna Juwita di Tolak Pengadilan Negeri Bungo

Sembilunews-Muaro Bungo.  Kasus Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Bungo tahun yang lalu menjerat Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) resmi ditahan pihak Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo, kasus ini berlanjut dengan diduga tersangka Ratna Juwita salah satu rekanan yang mendapat proyek tersebut.

Kedua rekenan tersebut tidak terima dan menuntut sidang lewat pra peradilan di pengadilan negeri Muaro Bungo dengan agenda tidak terimanya penetapan kedua tersangka tersebut tanpa penyidik dulu baru di tetapkan tersangka melalui kuasa hukumnya.

Sidang Praperadilan ini memakan waktu tujuh hari lamanya, situasi sidang sempat mengalami bersitegang dalam sidang tersebut, Senin kemarin (1/4).

Kanit Tipikor Polres Bungo Ipda Jalpahdi,S,Sy.MH mengatakan kasus sidang praperadilan Ratna Juwita merupakan kasus lama yang pada tahun lalu kita tetapkan terangka bernama Solihin yang putusan sudah incrach dengan vonis satu tahun dua bulan kini tersangka di dalam penjara.

Dari hasil penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku kita menetapkan lagi Ratna Juwita merupakan rekanan yang melakukan pengadaan alkes tersebut. Kedua mereka tersebut tidak terima dan melakukan Pra peradilan. Akhirnya hakim mengatakan pemohon Ratna Juwita ditolak oleh hakim pengailan Negeri Muara Bungo,” ucap Ipda Jalpahdy,S,sy,Mh dan didampingi Hendri Sitompul Advokad muda bidkum Polda Jambi.

Di ketahui dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes ini negara dirugikan sebesar Rp 318 juta.

“Saat ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Solikin. Saat itu ia menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,” tambah Kanit Tipikor

Dari pihak kepolisan memiliki bukti -bukti yang sah kesalahan yang dilakukan adalah merekayasa penawaran dan pembayaran. Selain itu HPS juga tidak dibuat secara keahlian dan data. Kontrak juga tidak disusun secara cermat sehingga timbul kerugian negara.

“Adapun sumber dananya dari dana APBN-TP sebesar Rp 1,088 milyar. Pemenangnya PT RAF tersebut dengan kontrak Rp 1,004 milyar. Untuk audit kerugian kita meminta bantuan pada BPKP,” ujarnya.

Sebut Ipda Jalpahdy,S,sy,MH pihaknya masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Tidak menutup kemungkinan pihak rekanan serta Kepala Dinas Kesehatan kala itu juga ikut terlibat dalam kasus ini.

“Tersangka akan kita jerat dengan pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun,” tutup Kanit Tipikor Ipda Jalpahmi.

Selanjutnya usai sidang Pra peradilan, kuasa hukum Ratna Juwita bersalaman dengan hakim dan pihak kepolisan.(Barax)

One thought on “Pemohon Pra Peradilan Ratna Juwita di Tolak Pengadilan Negeri Bungo

  1. I’m extremely impressed with your writing abilities as smartly as with the layout on your weblog.
    Is that this a paid topic or did you customize it yourself?

    Anyway keep up the excellent quality writing, it’s
    rare to peer a nice weblog like this one these days..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap