Sembilu News

Wartawan Dilarang Meliput Saat Kunjungan KPK Ke Kantor DPRD Kota Sungai Penuh

Sembilunews-Sungai,Penuh,Usai KPK mengadakan pertemuan dengan AJB dikantor Walikota tertutup untuk awak media. KPK melanjutkan pertemuan dengan Anggota DPRD kota sungai penuh juga tertutup untuk media. Berbeda dengan kunjungan Tim KPK yang berlangsung di Pemerintah Kabupaten Kerinci kemarin Rabu, (13/3/19) yang berlangsung terbuka untuk umum. Ironis untuk Pemkot Sungai Penuh acara hari ini, pintu di Gembok Wartawan dan LSM di larang masuk. Apa yang dirahasiakan, pantas dipertanyakan  
Lebih parah lagi kunjungan Tim KPK di DPRD Kota Sungai Penuh selain sangat jauh berbeda dengan Kabupaten Kerinci, pasalnya, puluhan awak media yang ingin meliput kegiatan KPK tersebut justru dihalangi oleh petugas Pamdal (Pengamanan Dalam) Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, milik rakyat itu.
“Ini sesuai perintah, tidak boleh masuk kedalam,” ujar Aiman petugas Pamdal kepada sejumlah awak media. Kami hanya menjalan perintah, ujarnya.
Gafar Uyub Depati Intan Wartawan Senior ketika dimintai tanggapannya mengatakan, “seharusnya KPK minta diberlakukan sama, apa bedanya kunjungan ke DPRD Kerinci dan Kota Sungai Penuh” tindakan penutupan dan tertutupnya DPRD Kota Sungai Penuh, yang tidak berani memberikan keterangan seluas-luasnya kepada Wartawan, LSM dan Masyarakat Kota Sungai Penuh, atas kunjungan kerja Tim KPK itu.
Sebelumnya Korwil Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan)  KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan pertemuan dalam rangka Supervisi upaya pencegahan Korupsi tidak mesti dilakukan tertutup, ujarnya.
Apa lagi untuk mencegah tindak kejahatan Korupsi (merampok uang rakyat), harus terbuka untuk masyarakat tegas Gafar Uyub Depati Intan, yang akrab dipanggil “Bang Ayub” itu.
Apa lagi, kalau sampai anggota DPRD Kota dan Pimpinan tidak berani memberikan keterangan (komentar) kepada Wartawan, LSM dan Masyarakat. Sangat kita sayangkan ujar Bang Ayub. Harap dipahami oleh DPRD Kota, “mereka dibayar untuk bicara (ngomong), manandai untuk kepentingan rakyat. Gaji mereka dikeluarkan dari PAD (penghasilan asli daerah), artinya dari uang rakyat. Mereka bisa duduk di DPRD pun karena di pilih rakyat. Dan tanpa rakyat, mereka tak ada apa-apanya..?
Tertutupnya pertemuan Tim KPK dengan DPRD Kota Sungai Penuh, salah satu bagian dari pelanggaran terhadap UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIB), dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan hak masyarakat luas untuk mengetahuinya, juga bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia), jelas Bang Ayub.
.
KPK, tak perlu bangga untuk Provinsi Jambi, hanya baru bisa menangkap Zumi Zola mantan Gubernur Jambi itu. Masih banyak “Zumi Zola – Zumi Zola” lainnya yang belum di penjarakan.
Soalnya kondisi riil kejahatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pungutan liar Fee proyek, bagi masyarakat Jasa Konstruksi bukan hal baru. Hanya saja, karena mereka bisnis (memborong) tidak berani membuka kedok pejabat terkait.  Mereka takut, tidak diberi pekerjaan.
Apa lagi Kerinci dan Kota Sungai Penuh, jauh dari pemerintah pusat. Kontrol banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan sejumlah media Online, Cetak, satu atau dua penerbitan masih ada yang menulis tenatng “bobroknya sistem pembelanjaan APBD, tapi ironis banyak yang memuja dan memuji kinerja pejabat daerah. Ini terbukti dalam berita pelantikan Bupati Kerinci DR. H. Adirozal, MSi di kantor Gubernur Jambi, 4 Maret 2019 lalu.
Sejumlah media Nasional menulis, 14 kepala daerah di periksa nilai harta kekayaan yang di laporkan, kata di periksa beberapa penerbitan lokal merasa keberatan, yang benar menurut mereka melaporkan hasil kekayaan. Tapi, apa pun alasannya ini lah bagian dari wajah Pers kita, tapi belum tentu untuk mendorong penegakan Hukum?. Kata mantan Ketua Bidang Kompertemen Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPP-KWRI), di akhir keterangannya.(MA) 
 
Sumber Berita : Portal Buana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap