Aturan Dilabrak : Proyek TPST Di Desa Lempur Sudah Siap

SembiluNews-Kerinci.  Proyek Pembagunan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Lempur Mudik Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Jambi, tiba tiba proyek ini dibangun sudah selesai tanpa mengantongi perizinan yang berlaku.  Dibantu dari dana CSR PT. PGE  (Pertamina Geothermal Energi) Tahun 2018.

Sumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci yang enggan disebutkan namanya mengatakan, wilayah  Kecamatan Gunung Raya ini  untuk bangun TPST tidak ada izin, tanpa koordinasi dengan BLH. Bahkan untuk lokasi bangunan diduga tidak ada dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Kerinci.

Manager Kehumasan PT. PGE Ansyori mengatakan, masalah teknis, izin, lokasi itu tanggung jawab tokoh masyarakat untuk lima desa di kecamatan tersebut. “Terkait teknis perizinan menentukan tempat dan lain-lain, itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab orang adat dan aparat desa lima desa pak, kami memberikan fasilitasnya aja”, sebut Ansyori.

Jajak pendapat dengan Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kerinci Jhontech mengatakan  untuk mangantisipasi hal hal berkaitan dengan lingkungan hidup  apa salahnya pihak masyarakat desa ini dengan pihak PT. PGE meminta izin dulu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci.

Sebab masalah ini sudah sering terjadi di Kerinci. Setelah TPST dibangun beberapa waktu lalu kemudian barulah terjadi complain, bahkan bisa bisa memicu konflik sosial.

Apalagi ketika dampak lingkungan mulai dirasakan masyarakat, bau busuk. penyakit, pencemaran DAS, dan lain-lain hingga mereka satu sama lain saling menyalahkan.

Kita minta tanggung jawab sosial lingkungan sesuai visi misi TJSL ( Tanggung Sosial dan Lingkungan ) dari Pertamina.  Yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”), jelas Jhontech dari LAKI DPC Kerinci ini.

Dinas LH Kab. Kerinci melalui sekdisnya  nila kusuma ketika dikonfirmasi dikantornya (14/10) tidak bersedia memberikan jawaban, hanya terdengar kalimat, “terlalu prinsipil”.  Sedangkan Erna sebagai Kabid Pengawasan Lingkungan tidak mau memberi jawaban. “ ( Jhoni Herman )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *