Tidak Transparan : Proyek Drainase Di Desa Tanjung Bungo Tanpa Papan Informasi

SembiluNews-Kerinci. Pembangunan saluran air (drainase) di Desa Tanjung Bungo Kec. Kayu Aro, tidak dilengkapi dengan papan informasi. Ketidak transparan proyek yang menelan anggaran APBD hingga ratusan juta rupiah  itu diduga disengaja oleh pelaksana. ( Kamis/01/11/2018)

Proyek yang bersumber dari uang rakyat tanpa papan nama yang lazim di sebut dengan istilah  “ proyek  siluman “ bukanlah merupakan suatu pemandangan yang baru bahkan kerap mewarnai wilayah Kabupaten Kerinci terutama di wilayah Kayu Aro, Kayu Aro Barat dan Gunung Tujuh, hingga kini justru  menjadi sesuatu yang biasa di lakukan dan bahkan yang sangat di sayangkan tindakan tersebut justru  menjadi suatu bentuk kebiasaan di dalam melaksanakan kegiatan suatu proyek  bangunan.

Pelaksana proyek  suatu bangunan dalam melakukan kegiatan di sertai tanpa memasang papan nama proyek  di lokasi  kegiatan ketika  tengah berlangsung kerap terjadi  padahal papan nama merupakan suatu bentuk informasi agar mudah di akses oleh masyarakat sebagai sarana untuk  memperoleh informasi berdasarkan asas keterbukaan dan tranfaransi serta tanpa ada  yang harus di rahasiakan akan tetapi semua itu ternyata hanyalah sebuah wacana.

Menurut informasi yang dihimpun dilokasi proyek (02/11/2018 ), kebetulan dilokasi proyek cuma ada tukang dan tidak terlihat kontraktor pelaksana, kepala tukang, mandor ataupu pengawas lapangan. Menurut keterangan salah seorang tukang kami tidak tahu, kami hanya bekerja, bos proyek ini bernamo Pak Riza uhang Koto Beringin, blakang umah Adi Rozal nian   “ ( Bos bernama Pak Riza, orang Koto Beringin, belakang rumah Adi Rozal ), nama perusahaan kami tidak tahu. Pembangunan drainase ini dikerjakan dengan panjang 140 meter memakan anggaran lebih kurang Rp. 200 Juta rupiah, Sangat di sayang kan, anggaran yang begitu besar tanpa pengawasan yang ketat dari dinas PUPR.

Zamzamil Ketua LSM P2AN angkat bicara mengatakan proyek drainase Desa Tanjung Bungo Kec. Kayu Aro sangat tidak jelas jenis pekerjaannya, apakah pasangan batu atau cor beton. Tidak memasang papan informasi yang dianggap sepele oleh kontraktor merupakan unsur kesengajaan menutupi informasi pengelolaan uang rakyat. Ini harus ditindak tegas oleh pihak pihak berwenang seperti PUPR Kab Kerinci, DPRD Kab. Kerinci, “ ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut,  Adi Purnomo SE, MM Wakil Ketua DPRD  Kab. Kerinci, yang diminta tanggapannya tentang merajalelnya pelaksanaan proyek tanpa memasang papan informasi,  “Jika dalam pengerjaan proyek pemerintah  tanpa memasang papan nama proyek, kami akan menindak tegas, karena itu termasuk menyampingkan asas transparansi  dan keterbukaan informasi publik yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan penyelenggara proyek Pemerintah,” pihak PUPR harus tegas terhadap kontraktor nakal, “tandasnya.

Tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan tidak melakukan pemasangan papan nama proyek  sejak awal di lokasi  ketika  kegiatan tengah berlangsung sudah ada  indikasi telah  melakukan tindakan yang di duga kuat melanggar dengan adanya Undang – Undang no 14 tahun 2008  tentang keterbukaan informasi kepada publik yang mana perihal  tersebut sudah jelas  merupakan hak setiap warga negara untuk  mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan asas keterbukaan Dan bertentangan juga dengan perpres no.16 tahun 2018 Regulasi mengatur pekerjaan bangunan fisik / non fisik yang di biayai negara wajib memasang papan nama  proyek.

Tanpa memasang papan nama proyek  terkesan sudah Mengabaikan Undang – Undang dan merupakan tindakan yang sangat tidak layak terlebih ketika  melaksanakan kegiatan dana untuk  anggaran bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk APBN maupun dari pemerintah daerah dalam bentuk APBD dan dengan adanya suatu proyek bangunan yang dalam melaksanakan kegiatan tanpa memasang papan nama proyek  maka tidak menutup kemungkinan anggapan warga masyarakat bahwa telah  terjadi penyimpangan dana untuk  anggaran karena anggaran untuk  memasang papan nama proyek selalu ada  dalam kontrak manapun.

Dengan adanya kegiatan yang di laksanakan dengan dana untuk  anggaran yang bersumber dari uang rakyat maka sangat di harapkan kepada pihak yang terkait untuk  bisa  lebih exstra ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan proyek  pemerintah agar hasil dari kegiatan bisa  bertahan lebih   lama ketika  di manfaatkan masyarakat. ( Nto )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *